Perpolitikan 'Silent Majority' di Indonesia

Perpolitikan “Silent Majority” di Indonesia - Analisis Perpolitikan (Peristiwa Politik) "Silent Majority" di Indonesia

Analisis Ungkapan Politisi Indonesia untuk Bangkitnya Silent Majority dan Analisis “Silent Majority” pada Perpolitikan Indonesia Kini

Disusun Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik

Ahok dan Pendukung Silent Majority

Pendahuluan

Silent Majority adalah kelompok besar (masyarakat atau warga) di suatu negara yang tidak mengekspresikan atau mengemukakan pendapat mereka secara terbuka, dalam artian mereka tidak mengemukakan pandangan politik mereka secara publik. [1] Singkatnya istilah tersebut, dapat diartikan bahwa Silent Majority merupakan sekelompak besar masyarakat di dalam suatu daerah/negara yang bertidak pasif untuk tidak terlalu mengungkapkan pendapat politiknya di depan umum, dan akan menunjukkan eksistensinya pada hari pencoblosan. Banyak hal menarik pada proses demokrasi sebenarnya untuk kita diskusikan dalam tulisan ini, terutama Silent Majority dalam Pilgub DKI 2017.

Istilah ini dicetuskan oleh mantan presiden Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon (Presiden Amerika Serikat ke-37, Masa jabatan 20 Januari 1969 – 9 Agustus 1974). [2]



Richard Nixon
(https://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon)


Dalam pidato 3 November 1969, dimana Ia mengatakan

"And so tonight—to you, the great silent majority of my fellow Americans—I ask for your support."
(Jadi malam ini, untuk kalian, kelompok silent majority amerika sekalian, aku memohon dukungan kalian)

Dalam konteks ini yang dimaksud silent majority ialah orang-orang Amerika yang tidak tergabung dalam demonstrasi besar menentang perang Vietnam pada saat itu, tidak pro maupun tidak kontra, dan tidak membuat wacana publik.

Dalam hal lain dijumpai juga tercetusnya kembali istilah "silent majority" pada selogan pendukung Trump "The silent majority stands with Trump".  Ungkapan "silent majority" juga telah digunakan dalam kampanye politik Ronald Reagan selama tahun 1970 dan 1980, Revolusi Republik di pemilu tahun 1994, dan kemenangan dari Rudy Giuliani dan Michael Bloomberg. Ungkapan itu juga digunakan oleh Quebec Premier Jean Charest selama Mahasiswa Mogok 2012 untuk merujuk pada apa yang dianggap sebagai mayoritas pemilih Quebec mendukung kenaikan biaya kuliah.

Istilah ini digunakan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron selama referendum kemerdekaan Skotlandia 2014; Cameron menyatakan keyakinannya bahwa kebanyakan Skotlandia menentang kemerdekaan, sementara secara implisit mengakui mereka mungkin tidak vokal sebagai orang-orang yang mendukungnya.

Selama kampanye presiden Donald Trump, katanya pada kampanye pada 11 Juli, 2015 Phoenix, Arizona bahwa "Silent Majority telah kembali, dan kita akan mengambil negara kita kembali." Ia juga mengacu pada Silent Majority dalam pidato berikutnya. [1]

TITIK POIN

Jadi saya, dalam analisis ini akan mengulas tentang istilah "Silent Majority" yang beberapa kali saya dengar dari tokoh politik Indonesia, dikaitkan dengan isu perpolitikan terbaru, seperti Pilgub DKI Jakarta. Berikut tulisan analisis saya bertema "Perpolitikan Silent Majority di Indonesia".

1. Pidato Megawati Soekarno Putri menyinggung tentang Silent Majority

Beberapa waktu lalu, saya mengunduh video dari laman youtube (https://youtu.be/t33TusXDvqk) dan saya buat skrip kalimat beliau berikut:

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajak seluruh warga negara Indonesia yang selalu setia kepada Pancasila, untuk bangkit membelanya di tengah maraknya kekuatan intoleran.

"Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersama," tegas Megawati, dalam pudato HUT PDIP ke-44, Selasa (10/1).

Megawati mengatakan dirinya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Maka kita akan bersama-sama terus berjuang, pasti mampu membuktikan pada dunia, bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. [4]

"Bangsa ini sedang berada dalam struggle to survive', dalam perjuangan untuk bertahan, bertahan secara fisik dan mental! Bertahan agar tetap hidup, secara badaniah dan mental," kata Megawati.

"Hadapilah tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan gotong royong sebagai kepribadian bangsa. Berderaplah terus menuju fajar kemenangan sebagai bangsa yang sejati-jatinya merdeka."

"Dengan ridho Tuhan, saatnya kita gegap gempitakan kembali segala romantika dan dinamika, dentam-dentamkan segala hantaman, gelegarkan segala banting tulang, angkasakan segala daya kreasi, tempa segala otot-kawat-balung-wesinya. Sungguh kita adalah bangsa berkepribadian Banteng."

"Ayo maju terus, Jebol terus," kata Megawati membakar semangat.

"Hiduplah menyerempet bahaya di jalan Tuhan. Ever onward, Never retreat. Kita pasti menang."

Kurang lebih seperti itu kutipan pidato bersemangat beliau. Yang dapat saya berikan kesimpulan dari pidato tersebut adalah, kesadaran PDI-P pada khususnya akan "Silent Majority", atau mayoritas masyarakat yang selama ini tidak mengukuhkan pandangan politiknya terhadap pemimpin yang akan memimpin mereka. Dengan menggerakkan mayoritas atau kelompok besar tersebut, akan besar kemungkinan memenangkan suatu pasangan calon, dengan Terori, Silent Majority.

2. "Silent Majority" Pilgub Jakarta Buat Ahok?

Selama ini Ahok banyak dikecam, namun Survey masih juga tetap menunjukkan Ahok tetap unggul. Tetap dipilih oleh Mayoritas warga Jakarta. Lalu, kenapa bisa seakan-akan kelompok yang menentang Ahok sangat besar sehingga menciptakan suatu anggapan bahwa pendukungnya sangat sendikit? Saya telah membuat analisis, berikut.

Silent Majority memang selalu menjadi misteri dan hadirnya pun seperti hantu, yang datang dan dapat terjadi kepada semua pasangan calon yang dianggap tidak memiliki peluang lagi dalam memenangkan pemilihan umum, dan mungkin bisa terjadi pula di Pilkada di Indonesia. Istilah ini tentu akan terkait dengan sistem demokrasi yang banyak berbicara tentang kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu daerah/negara. Jika berbicara tentang Demokrasi akan berbicara pada proses memanjakan sang kelompok mayoritas untuk menikmati kue kekuasaan pemerintahan ke depan.

Ada teori awam yang dipakai para politikus wahid, di mana jika di alam demokrasi, tidak perlu memenangkan hati/dukungan seluruh masyarakat di suatu daerah hingga mendekati angka 100%. Karena hal tersebut tidaklah mungkin, hukum alam yang berbicara pro dan kontra akan selalu ada. Sehingga untuk memenangkan pertarungan politik semacam Pilkada/Pilpres kita hanya cukup meyakinkan dukungan 50% plus 1 dari jumlah masyarakat dalam daerah/negara, maka hal tersebut sudah termasuk definisi dari istilah kelompok mayoritas. Dan anggaplah sisa yang kontra tadi sebanyak 49 % sekian, sebagai balancer dalam pemerintahan, atau yang sekarang malah sering disebut “haters” pemerintah yang sedang berkuasa. Dan dalam dalil ini, Silent Majority akan mengambil peran maksimal dalam penentuan pemenang pasangan calon.

Setidaknya fenomena tersebut, bisa menjadi harapan bagi semaua pasangan calon yang kini mengalami hambatan karena tersandung politik hitam yang biasa dilakukan oleh lawan pasangan politik lainnya. Dalam Pilkada Jakarta, Ahok yang kini terjepit atas status “tersangka” bisa saja berharap fenomena ini akan terjadi. Dimana karakteristik penduduk pemilih Jakarta yang heterogen dan rasional merupakan identitas dari banyak komunitas Silent Majority ini.

Ditambah lagi dengan keyakinan seorang Ahok atas prestasi dalam perubahan pembangunan Jakarta selama ini yang mengalami kemajuan, dan telah dirasakan oleh banyak masyarakat luas. Masyarakat yang mana? Yang pasti claim terhadap hal tersebut belum dapat dijawab. Karena semua kelompok masyarakat bisa mengclaim diri sebagai bagian keolompok mayoritas, entah dibungkus atas nama agama, ras, suku, atau entitas partai tertentu. Jadi tunggu saja 15 Februari 2017 nanti ya.

Indonesia Sudah Membuktikannya.

Dari banyak Pemilihan Umum entah Pilkada/Pilpres, fenomena Silent Majority kerap terjadi. Sebut saja dalam Pemilhan Gubernur DKI 2012 lalu. Dimana kondisi adanya kampanye hitam, yang merundung pasangan Jokowi-Ahok terbungkus atas dugaan SARA juga kerap terjadi. Hal tersebut diduga terjadi juga pada Pilgub tahun ini. Namun hal tersebut bisa dilewati pasangan Jokowi-Ahok dengan memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan suara 53.82% dan lawannya Foke-Nahrowi sebanyak 46.18%. Fenomena bisa menjawab adanya fenomena Silent Majority yang menjadi proses kemenangan Jokowi-Ahok pada saat itu.

Pilpres 2014, lalu juga kita bisa lihat dimana paslon Jokowi-JK juga bisa mendapatkan dukungan Silent Majority di DKI Jakarta sebesar 53.08% dari lawannya Prabowo Hatta sebesar 46.92 %. Kondisi kompetisi Pilpres lalu juga kurang lebih sama dengan banyaknya temuan kampanye hitam, dan juga pesimisme kemenangan paslon Jokowi-JK, dikarenakan jumlah mesin politik mereka tidak sebanyak Paslon Prabowo-Hatta. Dan jika dihitung hitung, jumlah representasi dari perolehan kursi di Pileg DKI lalu, jumlah kursi Paslon Prabowo Hatta adalah mayoritas. Belum lagi dukungan Partai Pemerintah di Ibukota yang juga menopang paslon Prabowo–Hatta ini, meski terkesan malu malu untuk mendukungnya. Lagi lagi Silent Majority menampilkan wujud aslinya dalam fenomena alam demokrasi yang nyata di Indonesia.

3. Fenomena Lain

Masih terkait Pilgub Jakarta, jika kita menengok hasil survey LSI Denny JA Oktober lalu, saat ini yang mengatakan penurunan elektabilitas yang meluncur tajam Paslon Ahok-Djarot 24%, Agus Sylvia 20.9 % dan Anies –Sandiaga 20% bisa dipercaya. Hal tersebut sangat beralasan jika dikaitkan lagi dengan kondisi paslon Ahok-Djarot yang tersandung dengan status “tersangka” sebuah kasus. Lagi lagi Silent Majority akan dipertaruhkan keberadaanya.

Satu hal yang saya mau katakan, ketika melihat survey itu adalah membengkaknya swing voter sebanyak 34.5%, artinya penurunan elektabilitas ahok, tidak serta merta bergerak ke agus-sylvi maupun anis-sandiaga. Posisi swing voters bisa jadi menjelma menjadi Silent Majority atau malah kelompok Golput. Walaupun saya masih berasumsi, Golput dan Silent Majority adalah saudara kembar yang bisa membuat kejutan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2017 mendatang.

Fenomena yang tak kalah hebatnya adalah peristiwa aksi 2810 dan 0411 lalu. Dalam konteks demokrasi berpolitik, sekilas dalam kedua aksi tersebut saya melihat adanya kelompok massa yang ingin menampakkan sekaligus mengklaim bahwa massa yang turun tersebut adalah kelompok mayoritas yang sebenarnya belum teruji, bisa benar bisa salah. Dalam aksi tersebut memang bisa banyak interpretasi dalam berbagai dimensi, bisa berbicara agama, politik, hukum dan sosial. Masing masing orang memiliki hak menafsir sesuai kacamata yang mereka pakai.

Saya berkeyakinan, massa pendukung Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI 2012 dan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 akan selalu identik dengan massa pendukung AHOK-Djarot 2017 ini. Dalam kenyataan itu, lagi lagi saya menilai, bahwa kedua aksi diatas yang seolah mengklaim sebagai kelompok mayoritas akan terbantahkan dengan dalil/teori yag telah saya sampaikan sebelumnya di atas. Saya ulangi dalil tersebut, dimana mayoritas itu bisa didapatkan dari dukungan 50% plus 1, sehingga dukungan tidak perlu dipaksa hingga mendekati 100%, karena hukum alam, akan adanya pro dan kontra akan selalu ada.

Nah, menurut saya, dengan dalil tersebut, bisa saja kita menganggap aksi 2810 yang bersifat lokal Jakarta adalah aksi kelompok yang masuk dalam range 46.18 %, dimana range tersebut adalah massa yang dulu memilih Foke-Nara. Sedangkan aksi 0411 yang bersifat nasional dimana massa berdatangan dari luar jakarta adalah massa yang berada pada range 46.92 % yang merupakan range massa yang mendukung Prabowo-Hatta di Jakarta atau range 46.85 % perolehan nasional Pilpres 2014 Prabowo Hatta.

Jadi artinya, massa yang berada di aksi 2810 dan 0411 adalah massa yang memang kontra dalam pemerintahan DKI Jakarta maupun Pemerintahan RI Jokowi-JK saat ini, dan wajar. Dan dalam hal ini, menurut saya, mereka adalah bukan kelompok yang saya maksud Silent Majority, yang diharapkan akan muncul dalam masa masa kritis February 2017 mendatang. Di mana nantinya hasil Pilgub Februari itulah yang kita bisa claim sebagai kelompok the Real Majority.

Ahok dan Silent Majority

Dalam kondisi yang sulit sekarang ini, paslon Ahok-Djarot diharapkan dapat maksimal meyakinkan pendukungnya, dan yang pasti bukan massa yang hadir dalam aksi 2810 atau 0411, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dimana massa 2810 dan 0411 adalah massa yang kontra yang tidak akan bisa didulang suaranya dalam Pilgub DKI tahun ini. Ahok harus mengusahakan Silent Majorityyang memang identik dengan sifat masyarakat Ibu Kota Jakarta ini.

Sangat menarik, menunggu aksi Silent Majority, sang kelompok mayoritas yang paham benar akan proses demokrasi untuk dihormati dan juga ketaatan terhadap hukum dan norma norma yang berlaku di Indonesia. Sehingga Silent Majority akan mengajari kita semua baik yang Pro dan Kontra terhadap kepepimpinan sesorang, akan berdemokrasi yang sehat dan bermartabat. The Silent Majority will says “Do More Talkless..”

0 komentar

Posting Komentar