RUU Ekonomi Jepang Perlu Dicermati - HadaCircle

31 Januari 2017

RUU Ekonomi Jepang Perlu Dicermati

Masa sidang 150 hari parlemen Jepang mulai dibuka sejak 20 Januari lalu. Dalam Tinjauan kali ini Wakil Ketua Institut Riset Jepang, Kenji Yumoto, akan mengulas tentang beberapa rancangan undang-undang ekonomi penting yang akan dibahas dalam masa sidang kali ini.

Yumoto mengatakan revisi atas undang-undang buruh yang didesain untuk mewujudkan "bayaran yang sama untuk kerja yang setara" menjadi pusat perhatian. Di Jepang, perbedaan pendapatan antara pekerja tetap dan tidak tetap semakin melebar. Pekerja tidak tetap hanya mendapatkan sekitar 60 persen dari pekerja tetap. Sebagai perbandingan, rasio di Jerman mencapai 80 persen dan di Prancis sebesar 90 persen. Perbedaan upah di Jepang lebih lebar saat dibandingkan dengan dunia internasional.

Pemerintah Jepang mengharapkan putaran ekonomi yang berkelanjutan yang mana perusahaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi memberikan upah yang lebih tinggi juga sehingga pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi pribadi dan investasi modal yang lebih besar. Akan tetapi, upah naik hanya rata-rata lima persen dalam tiga tahun terakhir. Dengan situasi semacam itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan kenaikan upah yang lebih tinggi dengan rencana merevisi undang-undang. Tetapi revisi sepertinya akan mengakibatkan kenaikan biaya buruh. Oleh karena itu harus ditetapkan seberapa besar batasan yang harus dipatuhi oleh para pengusaha untuk menaikkan upah upah dan seberapa besar upaya yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu. Poin utamanya adalah apakah para anggota parlemen bisa menghasilkan undang-undang yang terbukti efektif saat diterapkan atau tidak kata Yumoto.


Economic

Fokus perhatian lainnya adalah terkait pembahasan kebijakan perdagangan Jepang. Sejak Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah presiden untuk menarik negaranya dari perjanjian perdagangan bebas Kemitraan Trans Pasifik atau TPP, pemerintahan PM Shinzo Abe tidak bisa menyajikan visi yang jelas tentang keberlanjutan perjanjian tersebut. Apakah akan menghabiskan waktu untuk berupaya membujuk Trump guna mengubah pikirannya atau memilih untuk memperluas TPP tanpa kehadiran AS atau mengubah fokus ke perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang mana AS tidak termasuk di dalamnya. Apapun langkah yang diambil Jepang, diharapkan bisa menunjukkan kepemimpinan yang kuat kata Yumoto. Atau Jepang bisa mengambil opsi perjanjian perdagangan bebas bilateral yang didorong oleh Trump. Tetapi jika Jepang mengambil opsi tersebut, maka kemungkinan besar pemerintahan Trump akan mengupayakan potongan yang lebih besar atas bea masuk produk pertanian, sebuah permintaan yang dipegang teguh oleh Jepang saat negosiasi TPP dulu.

Akan menjadi pilihan yang sangat sulit, tetapi jika Jepang terlalu lama dalam membuat keputusan, maka sistem perdagangan bebas dunia mungkin akan terancam. Menurut Yumoto, Jepang harus memutuskan dengan cepat strateginya dalam pembahasan di parlemen yang tengah berlangsung saat ini.
Comments


EmoticonEmoticon