Langkah Hukum Korban Penghinaan via Jejaring Sosial

Langkah Hukum Korban Penghinaan via Jejaring Sosial - Sebagai masyarakat urban tentunya tidak asing dengan berbagai macam sarana bersosialisasi dengan sesama, apalagi di era teknologi ini semakin banyak wadah untuk berekspresi dalam berkomunikasi. Segala sesuatu yang kita alami bahkan apa yang kita rasakan pun sekarang bisa dibagi ke teman-teman dalam lingkaran sosial kita, dari perasaan bahagia, sedih dan marah terkadang bisa kita unggah ke akun-akun jejaring sosial yang kita miliki pada umumnya melalui teknologi ponsel, tablet ataupun laptop.

Penghinaan

Pada tulisan ini saya akan membahas tentang membagi perasaan marah melalui jejaring sosial yang kita miliki, nama juga orang marah pasti ada hal-hal yang secara tidak sadar dilakukan meskipun hal tersebut melewati batas maupun norma-norma dalam bersosialisasi.

Apabila kita sedang kesal dengan seseorang, terlebih lagi orang tersebut ada dalam lingkaran sosial kita namun kita tidak ingin berbicara langsung dengan yang bersangkutan, akhirnya jejaring sosial kita lah yang digunakan untuk meluapkan semua perasaan marah. Eits, jangan terburu-buru untuk marah apalagi sumpah serapah dan menghina seseorang melalui jejaring sosial, sebaiknya pahami dulu apakah ada akibat hukumnya? Mengingat kita hidup di negara yang tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, luapan rasa marah hingga berujung penghinaan yang dilakukan melalui jejaring sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, “orang” tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Ketentuan ini merupakan delik aduan.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP

Tentunya, pelaku penghinaan dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana.

Terlihat sepele namun memiliki akibat hukum, setelah membahas hukuman yang bisa saja menimpa pelaku penghinaan, selanjutnya saya akan mengulas beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh apabila anda menjadi salah satu korban penghinaan melalui jejaring sosial ini.

Yang pertama, kumpulkan semua bukti yang membuat anda merasa dirugikan karena terhina bahkan tercemar nama baiknya. Mengingat bahwa penghinaan ini tergolong sebagai delik aduan, yang bersifat sangat pribadi dan yang berhak mengadu hanya orang yang merasa dirugikan, jadi tidak bisa diwakili lewat orang lain.

Kemudian, apabila sudah yakin dengan semua bukti yang ada, anda bisa melaporkan ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa bukti-bukti tersebut. Setelah itu anda akan mendapatkan surat tanda bukti lapor, sebagai tanda bahwa laporan anda sudah diterima dan tinggal menunggu proses penyelidikan atau penyidikan. Apabila belum diterima, anda akan diberitahu untuk memenuhi beberapa bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat aduan anda.

Sebelum itu perlu diingat juga bahwa proses hukum adalah proses terakhir yang dapat ditempuh apabila sudah tidak ada kemungkinan berdamai, melihat proses hukum yang cukup berliku dan banyak tahapnya, disarankan anda memiliki pendamping hukum apabila memang sudah yakin untuk menempuh proses hukum. Tentunya pendamping hukum yang memiliki bidang keahlian hukum teknologi dan informasi.

0 komentar

Posting Komentar