Pemakzulan Park dan Pemilu Berikutnya

Pemakzulan Park & Pemilu Berikutnya - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Jumat (10/03/2017) menjunjung pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Wanita tersebut adalah presiden pertama yang telah dimakzulkan dalam sejarah negeri itu. Dalam Tinjauan hari ini, Profesor Lee Jong Won dari Pasca Sarjana Kajian Asia Pasifik Universitas Waseda, akan menjabarkan apa yang ada di balik pemakzulan itu serta prospek pemilu presiden mendatang.

Park Geun-Hye

Majelis Nasional Korea Selatan memutuskan untuk memakzulkan Park pada tanggal 9 Desember. Setelah membahas isu tersebut selama tiga bulan, seluruh delapan hakim Mahkamah Konstitusi negeri itu secara bulat memberikan putusan menyokong pemakzulan itu.

Park telah dituduh secara langsung memerintahkan beberapa konglomerat bisnis untuk membuat donasi sangat besar bagi dua yayasan yang didirikan oleh kawannya Choi Soon-sil. Mahkamah menganggap ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran Konstitusi.

Ada dua poin yang membuat keputusan ini penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Di masa lalu, beberapa presiden harus meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan mereka berakhir. Namun hal tersebut adalah kasus di luar pengadilan seperti misalnya kudeta atau pembunuhan. Kali ini, pemakzulannya legal dan dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi. Pemakzulan itu sendiri adalah tidak umum, namun bisa dipuji sebagai pertanda bahwa sistem demokrasinya bekerja.

Poin lainnya adalah pendapat yang ditambahkan oleh salah seorang hakim bahwa cara lama politik, di mana kenalan diberikan keunggulan dan koneksi adalah hal yang penting, harus dihapuskan. Ini adalah pertunjukan terbuka aturan demokratik bahwa presiden masa depan harus berperilaku dengan transparansi, di dalam kewenangan yang diberikan kepadanya.

Pemakzulan itu telah mengakibatkan keresahan masyarakat serta unjuk rasa telah mengakibatkan kematian dan luka-luka. Konfrontasi mungkin akan berlanjut untuk beberapa waktu. Namun perhatian publik secara cepat beralih ke pemilihan presiden berikutnya, yang akan dilaksanakan dalam 60 hari. Jajak pendapat masyarakat menunjukkan bahwa calon kuat adalah Moon Jae-in, mantan pemimpin partai oposisi utama yaitu Partai Demokratik Korea. Tiga dari lima kemungkinan kandidat yang paling disukai termasuk Moon, tergolong ke dalam partai ini. Mereka mendapatkan tingkat dukungan gabungan lebih dari 60 persen, sehingga kubu oposisi unggul. Kebijakan mereka agak berbeda, namun pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan dari kebijakan Park. Terkait hal ini, pemerintahan Korea Selatan berikutnya mungkin meminta Jepang untuk menegosiasikan ulang kesepakatan bilateral yang dicapai pada Desember 2015 terkait mereka yang dirujuk sebagai wanita penghibur. Hubungan bilateral mungkin menghadapi tantangan.

Penjelasan Profesor Lee Jong Won dari Pasca Sarjana Kajian Asia Pasifik Universitas Waseda dalam Tinjauan hari ini.

0 komentar

Posting Komentar