Pemerintah Jepang Ajukan RUU Anti-Kejahatan Terorganisir

Pemerintah Jepang Ajukan RUU Anti-Kejahatan Terorganisir - Pemerintah Jepang berencana untuk menyerahkan sebuah RUU kepada Parlemen guna menghukum tindakan untuk menyiapkan aksi terorisme dan kejahatan serius lainnya. RUU untuk merevisi UU Kejahatan Terorganisir tersebut telah mendapatkan persetujuan Kabinet, Selasa (21/03/2017).

Undang-Undang

RUU itu menargetkan organisasi teroris dan organisasi kejahatan lainnya yang merancang serangan serius sebagai bagian dari aktivitasnya. Semua orang yang terlibat akan dihukum, jika setidaknya satu dari seluruh anggota kelompok itu menggalang dana, membeli barang-barang atau turut serta dalam aksi nyata guna menyiapkan kejahatan.

RUU itu mencakup 277 persiapan aksi serangan, termasuk pembunuhan sistematis, pembajakan dan kejahatan terkait narkoba. RUU ini merupakan versi perbaikan dari rancangan sebelumnya untuk menghukum kejahatan konspirasi yang gagal diloloskan Parlemen sebanyak tiga kali.

Pemerintah menyatakan RUU tersebut perlu untuk mencegah terorisme menjelang Olimpiade Tokyo. Disebutkan bahwa RUU itu juga akan membuat Jepang bisa meratifikasi Konvensi PBB terhadap Kejahatan Organisasi Transnasional, dan berupaya mencari kerja sama internasional yang lebih baik.

Namun partai-partai oposisi mengatakan tidak ada perbaikan dalam RUU terbaru itu dibandingkan yang sebelumnya karena sepertinya akan melanggar kebebasan berpikir warga sebagaimana yang dilindungi Konstitusi. Tapi Menteri Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga membantah kekhawatiran tersebut. Ia mengatakan RUU ini jelas menyebutkan tindakan kriminalitas yang ditargetkan dan hanya akan diterapkan bagi organisasi kejahatan yang sangat nyata ingin melakukan serangan. Suga mengatakan pemerintah akan menjelaskan rincian RUU tersebut di Parlemen agar masyarakat bisa memahami pentingnya RUU tersebut.

0 komentar

Posting Komentar