Latar Belakang Amendemen Konstitusi Turki

Latar Belakang Amendemen Konstitusi Turki - Dalam Tinjauan kali ini ada Profesor Kazuo Takahashi dari Universitas Terbuka Jepang yang akan mengulas tentang latar belakang amendemen konstitusi Turki.

Constitution

Takahashi mengatakan, amendemen yang diajukan adalah untuk mengubah sistem parlementer yang saat ini dijalankan di Turki menjadi sistem presidensial gaya AS. Sejumlah 18 poin amendemen termasuk menghapus jabatan perdana menteri dan memperluas kekuasaan presiden dengan mengizinkan presiden berkuasa misalnya untuk mengeluarkan dekrit, membubarkan parlemen dan menghentikan menteri. Di bawah konstitusi baru, seorang presiden bisa menjabat hingga dua kali lima tahun masa jabatan dan pemilihan presiden pertama diperkirakan akan berlangsung tahun 2019 mendatang. Hal itu memiliki makna bahwa Erdogan sepertinya akan mempertahankan kekuasaannya hingga 2029.

Turki menghadapi sejumlah masalah, seperti misalnya upaya kudeta pada bulan Juli tahun lalu dan gerakan pembebasan minoritas Kurdi serta kondisi negara tetangganya Suriah yang tidak stabil. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa mengklaim bahwa Turki saat ini membutuhkan seorang presiden yang kuat dibandingkan sebelumnya.

Faktor lain yang mendorong amendemen adalah bahwa sosok Erdogan yang dinilai sebagai pemimpin karismatik dan sangat populer. Setelah menjabat perdana menteri pada tahun 2003, ia mengatasi masalah tekanan inflasi yang dialami Turki, membangun 450.000 rumah yang kebanyakan untuk orang miskin serta membangun jalur bus guna mempermudah warga proletar yang tinggal di pinggir kota untuk bepergian dengan transportasi umum. Oleh karena itu ia dinilai telah berkontribusi meningkatkan taraf hidup orang biasa. Hal itu mendorong popularitasnya dan meningkatkan dukungan baginya untuk mendapatkan kekuasaan lebih, kata Takahashi.

Beberapa orang mengatakan pemusatan kekuasaan pada seorang presiden akan membuat Erdogan memuluskan basis kekuatan domestiknya. Tetapi hasil referendum menunjukkan setengah populasi tidak menginginkan adanya kekuasaan lebih bagi presiden. Menurut Takahashi, Erdogan sekarang bisa memperlebar kekuasaan secara hukum, tetapi legitimasi politiknya mungkin telah terkikis.
Stabilitas politik di Turki sangat penting untuk mengembalikan perdamaian di Suriah. Jadi, jika Turki menjadi tidak stabil maka aliran pengungsi besar-besaran dari Suriah ke Eropa melalui Turki mungkin tidak akan bisa terhenti. Apabila sejumlah besar pengungsi mulai mengarah ke Eropa lagi, hal itu bisa memberi dampak atas hasil pemilihan presiden Prancis dan pemilihan umum di Jerman yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Mungkin perlu waktu bagi dunia untuk melihat apakah hasil dari referendum benar-benar diterima oleh masyarakat Turki dan negara-negara tetangganya. Kita juga perlu menunggu dan mencermati apakah amendemen ini akan dijalankan sesuai undang-undang dan berkeadilan atau tidak, kata Takahashi.

0 komentar

Posting Komentar