Masa Depan Hubungan Jepang-Korea Selatan

Masa Depan Hubungan Jepang-Korea Selatan - Profesor Shunji Hiraiwa dari Fakultas Kajian Kebijakan Universitas Nanzan mengulas tentang keputusan Jepang untuk mengirimkan kembali duta besarnya ke Korea Selatan dan dampak yang bisa memengaruhi hubungan bilateral.

Jepang-Korsel

Hiraiwa mengatakan Tokyo mengirim pesan yang kuat saat memanggil pulang duta besarnya dalam upaya agar Seoul memahami pentingnya masalah patung yang menyimbolkan apa yang disebut sebagai wanita penghibur bagi Jepang dan bahwa Jepang menekankan pentingnya masalah ini sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian bilateral tahun 2015 lalu. Akan tetapi, Jepang kehilangan mitra negosiasi mengingat Presiden Park Geun-hye, selaku pihak yang bisa diajak bicara, telah dilengserkan dan ditahan. Sekarang Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden baru. Dengan perkembangan baru tersebut, Jepang tidak memiliki pilihan selain mengirimkan kembali duta besarnya, kata Hiraiwa.

Masih belum jelas langkah kebijakan apa yang akan diambil pemerintah Korea Selatan berikutnya terkait masalah patung tersebut. Semua kandidat dalam pemilihan presiden sejauh ini mengungkapkan pandangan bahwa perjanjian bilateral 2015 tidak memuaskan dan perlu ada penyesuaian dengan Jepang, termasuk opsi untuk merundingkan kembali perjanjian tersebut.

Jepang berargumen bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar perjanjian bilateral tetapi sebuah janji yang dibuat di hadapan masyarakat internasional. Jepang tidak akan menyetujui perundingan kembali yang bertujuan untuk mengubah prinsip dasar perjanjian yang telah ditetapkan sebagai solusi yang tidak dapat diputar balik terkait masalah yang disebut sebagai wanita penghibur. Hiraiwa menilai, duta besar diperkirakan akan berupaya keras untuk membujuk pemerintah Korea Selatan berikutnya bahwa masalah patung tersebut sangat penting apabila kedua negara ingin memperbaiki hubungan mereka.

Tidak seperti dua pemerintahan sebelumnya, pemerintah baru sepertinya akan dibentuk oleh kekuatan liberal. Pemerintahan liberal mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap Korea Utara dengan memusatkan perhatian pada rekonsiliasi etnis. Hal ini karena pemerintahan yang baru sepertinya akan berupaya untuk menekankan perbedaannya dengan pemerintahan Park yang konservatif yang berupaya untuk merespons Korea Utara dengan koordinasi erat bersama Jepang dan Amerika Serikat.

Hiraiwa menilai Jepang harus mendesak Seoul untuk berdialog dengan Pyongyang dalam kerangka kerja trilateral dan tidak melanjutkan secara sepihak dengan mengorbankan hubungan dengan Jepang dan AS.

0 komentar

Posting Komentar