Peringatan 72 Tahun Konstitusi Jepang

Peringatan 72 Tahun Konstitusi Jepang - Tanggal 3 Mei menandai 70 tahun peringatan penerapan Konstitusi Jepang. Hukum tertinggi itu menjunjung 3 prinsip, yaitu kedaulatan populer, hormat terhadap hak asasi manusia serta pasifisme. Prinsip ketiga, pasifisme, dibentuk sebagai hasil dari refleksi mendalam pengalaman Jepang dari Perang Dunia Kedua. Dalam menolak perang sebagai cara menyelesaikan persengketaan internasional, Pasal 9 Konstitusi mewakili keinginan rakyat Jepang untuk berkeinginan tulus bagi perdamaian internasional. Namun, rancangan asli Konstitusi itu, yang ditulis oleh Markas Besar Sekutu tidak memuat kata-kata tersebut. Kata-kata itu, yang menjadi dasar pasifis Konstitusi Jepang, ditambahkan oleh pihak Jepang. Reporter NHK, Takuma Yamauchi, melaporkan lebih lanjut.

Konstitusi

Sebuah simposium yang diadakan di Sendai, Jepang timur laut pada bulan Februari, membuka sorotan pada orang yang menyarankan dimasukkannya kata perdamaian ke dalam Pasal 9 Konstitusi. Ia adalah Yoshio Suzuki, yang menjadi anggota parlemen segera setelah akhir Perang Dunia Kedua. Sebagai anggota parlemen, Suzuki masuk ke dalam subkomite yang dibentuk untuk membahas rancangan Konstitusi baru itu. Notulensi subkomite tersebut menunjukkan bahwa Suzuki mendesak agar Konstitusi baru harus terlebih dulu mendeklarasikan bahwa rakyat Jepang cinta damai. Ia berargumentasi bahwa hanya menjauhkan dari perang tidaklah cukup, namun bahwa Jepang harus menulis cita-cita mulianya ke dalam hukum tertingginya. Idenya dimasukkan ke dalam Pasal 9, setelah pembahasan dalam subkomite tersebut.

Mengapa Suzuki berkeras memasukkan kata perdamaian? Profesor Shoichi Nishoji dari Universitas Tohoku Gakuin menyebutkan bahwa pengalaman Suzuki dalam perang punya peran penting. Pada masa itu, tugas dari petugas militer diberikan kepada semua murid SMP dan sekolah yang lebih tinggi. Para siswa diperintahkan untuk menggunakan senjata dan diberikan pelajaran. Suzuki, yang saat itu adalah profesor pada Universitas Kekaisaran Tohoku, mengutarakan penentangan atas praktik tersebut, dengan mengatakan hal itu melanggar kebebasan pendidikan. Ia dipaksa meninggalkan universitas setelah menimbulkan kegusaran pihak militer.

Nishoji mengatakan penekanan hak asasi manusia dan perang, adalah dua sisi mata uang. Ia merasa Suzuki pasti merasa, bahwa kapabilitas untuk berpikir, bertindak dan hidup tanpa dibatasi oleh apapun atau siapapun, adalah serupa dengan perdamaian. Ini mencerminkan pengalamannya sendiri selama perang.

Telah 72 tahun berlalu sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jumlah orang yang pernah mengalami perang semakin menurun. Kita harus mempertimbangkan sekali lagi bahwa kita dapat belajar dari mereka, serta peran apa yang harus dimainkan Konstitusi itu.

Demikian Tinjauan hari ini.

0 komentar

Posting Komentar