Mayoritas Diam Saatnya Bersuara

Mayoritas Diam Saatnya Bersuara -  Ajakan agar silent majority atau ma­yo­ritas diam untuk bersuara demi te­gaknya Negara Kesatuan Re­publik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika terus di­suarakan. Kali ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyerukan ajakan tersebut.

Jokowi

Dalam pidato politiknya pa­da HUT ke-44 PDIP di Jakar­ta, kemarin, Megawati mengata­kan ada ancaman terhadap Pancasila dari ideologi tertu­tup yang dogmatis, yang tak berasal dari cita-cita masyara­kat, tapi dipaksakan kepa­da masyarakat oleh kelompok tertentu. Kelompok itu ber­ka­rakter memaksakan ke­hen­dak, melarang pemikir­an kritis, menghendaki kesera­gam­an dan kepatuhan mutlak.Fenomena tersebut mencuat di akhir 2016.

Selain ka­der-kader PDIP, hadir pada peringatan HUT ke-44 PDIP itu Presiden Joko Widodo, Wa­pres Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta elite-elite parpol.

Megawati menegaskan per­lunya gerakan masyarakat yang menyeluruh dalam menangkal ideologi tertutup ka­rena ia percaya, mayoritas rakyat masih menghargai ke­majemukan.

“Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersa­ma. Yang berdiam diri, bersuaralah untuk kepentingan bangsa,” serunya.

“Saya percaya mayoritas rakyat mencintai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Ki­ta berjuang, dan pasti mampu buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan yang berperikemanusiaan, berperikeadilan,” kata Megawati lagi.

Ajakan agar mayoritas diam tak lagi diam sebelumnya ju­ga disuarakan sejumlah tokoh termasuk lewat Parade Bhinneka Tunggal Ika di Jakar­ta, November silam. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra, pun ­seirama bahwa silent majority tak boleh berlama-lama lagi berdiam diri.

Seperti yang diserukan Me­gawati, tegas Azyumardi, mereka harus dibangunkan ka­re­na sudah bertahun-tahun cenderung hanya diam melihat fenomena ancaman terhadap kemajemukan. Padahal, jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin fenomena itu akan mencabik-cabik keutuh-an NKRI.

“Silent majority ini tidak bisa dibiarkan diam terus-me­nerus. Nanti panggung di negeri ini bisa diambil orang-orang yang tidak toleran. Oleh karena itu, selaiknya semua pihak mengambil pe-ran termasuk media massa. Me­dia harus memberikan ruang agar silent majority bisa bicara,” tandas Azyumardi.

Harus tegas
Peneliti senior The Wahid Institute, Ahmad Suaedy, mengatakan persoal­an intole-ransi tidak akan tun­tas meski mayoritas diam akhirnya berani bersuara. Se­ruan agar mereka tidak lagi diam akan lebih elok jika didahului dengan sikap tegas pemerintah lewat penegakan hukum terhadap kelompok intoleran.

“Intinya penegakan hukum oleh polisi dan instansi lainnya, baru masyarakat bisa berani berbicara. Kalau tidak diutamakan penegak hukum, ya namanya mengadu domba masyarakat dengan ca­ra ke-kerasan dibalas keke­rasan. Masyarakat bukan ta­kut, tapi tidak mau pakai ke­kerasan,’’ ucap Suaedy, ke­marin.

Sebenarnya, sambung dia, silent majority tidak diam. Semua juga berbicara. “Cuma karena mereka (kelompok ter­tentu) sering menggunakan segala cara, bahasa kasar, ka­dang pakai pentungan, enggak mungkin kita melakukan itu (tindakan serupa).”

0 komentar

Posting Komentar