OKP Bojonegoro Dukung Pembubaran HTI

OKP Bojonegoro Dukung Pembubaran HTI - Rencana pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Mahkamah Agung (MA) mendapat tanggapan dari OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) se Kabupaten Bojonegoro,(12/5).

HTI

Organisasi kemasyarakatan tersebut tergabung dalam OKP mengadakan pertemuan di Aula lantai 2 gedung PCNU Cabang Bojonegoro membahas dan memberikan dukungan sikap kepada pemerintah yang menentukan pembubaran HTI.

OKP di antaranya GP Ansor, Banser, Muslimat NU, Fatayat NU, PMII, HMI, GMNI, IMM, KNPI, IPNU, Pagar Nusa, Pemuda Muhammadiyah, Sarbu Musi, Pemuda Pancasila, FKPPI, Gerakan Bela Negara/GBN, KP5 (Komite pemuda Lintas Agama), Gusdurian, BEM Unigoro, BEM Ikip, Unugiri, IAI Sunan Giri, STIE KIA, STIE, Karang Taruna Kabupaten, Ikatan Keluaraga PMII, Kokam Muhammadiuah, Repdem dan Projo.

Pada pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Cabang Bojonegoro,Abdulloh Faizin mengatakan bahwa NKRI adalah harga mati dan apabila ada suatu kelompok yang merongrong kemerdekaan maka harus dibubarkan.

Ia juga mengatakan bahwa HTI telah nyata- nyata ingin mengganti Pancasila maka, sebagai bangsa Indonesia pihaknya mendukung sepenuhnya sikap pemerintah yang telah menentukan sikap pembubaran HTI.

“Bukan hanya Ketua GP Ansor yang mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan HTI, semua yang tergabung dalam OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) se Kabupaten Bojonegoro juga mendukung sikap pemerintah.”Ujarnya.

Menyikapi dukungan dari OKP seKabupaten Bojonegoro kepada Pemerintah, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya akan memantau kegiatan HTI. Pihaknya akan mengerahkan anggota untuk memberikan informasi dan data terkait kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kapolres meminta publik untuk menghormati langkah hukum yang sedang diambil pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, karena pembubaran HTI masih akan diproses melalui jalur pengadilan.“Kita harus memberikan dukungan pada Pemerintah, kita harus menghormati proses hukum dan jangan sampai melanggar hukum,” ujar pria dengan pangkat dua melati dipundaknya itu.

0 komentar

Posting Komentar