Pengalihan Subsidi Listrik untuk Keadilan Sosial

Pengalihan Subsidi Listrik untuk Keadilan Sosial - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah akan mengalihkan anggaran subsidi Tarif Tenaga Listrik pelanggan Rumah Tangga Mampu untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi bentuk subsidi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Jusuf Kalla

Pengalihan anggaran itu menyusul direalisasikannya pencabutan subsidi listrik sebesar 30 persen dari PLN untuk pelanggan daya 900 volt ampere (VA) mulai Senin kemarin, 1 Mei 2017.

"Jadi semua subsidi, pemikirannya untuk digantikan ke subsidi langsung. Jadi diganti (misalnya pemberian komoditas) kiloan, dan lain-lain. Ini dalam proses perencanaan untuk (penerapan) subsidi langsung. Tetap (ada) subsidinya, tapi nanti bersifat langsung," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.

Menurut JK, perubahan bentuk subsidi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya, membuat negara menjadi lebih adil dalam upaya meringankan beban kehidupan rakyatnya. JK berkisah tentang temuan pemerintah terhadap rumah tangga mampu yang berlangganan hingga empat rekening listrik bersubsidi. Hal itu membuat pemerintah secara tak langsung mensubsidi kebutuhan listrik rumah tangga itu yang di atas rata-rata.

Padahal, merujuk konsep keadilan, subsidi seharusnya diberikan langsung kepada rumah tangga yang memang membutuhkan, bukannya dinikmati mereka (orang mampu).

"Jadi (subsidi dicabut) untuk lebih adil lah. Betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," ujar JK.

0 komentar

Posting Komentar