Purnawirawan TNI-Polri dan Legiun Veteran Dukung Pembubaran HTI

Purnawirawan TNI-Polri dan Legiun Veteran Dukung Pembubaran HTI - Persatuan purnawirawan TNI-Polri dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) mendukung sikap pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas mana pun yang dianggap mengusik kebinekaan harus ditindak tegas.

HTI

"Kita selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Kita tidak boleh apatis. Apa yang dipikirkan kami orientasinya untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Agum Gumelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5).

Agum hadir bersama sejumlah purnawirawan TNI-Polri dan LVRI untuk bertemu Menko Polhukam Wiranto. Mereka ingin memberikan masukan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sekaligus menyampaikan pernyataan sikap terkait kehadiran ormas HTI.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menambahkan ada 5 pernyataan sikap yang disuarakan oleh para purnawiran TNI-Polri dan LVRI.

Pertama, menilai bahwa belakangan ini sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal atau komunal yang sangat luas. Kondisi tersebut sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan sekaligus mengkhawatirkan.

"Itu dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila, utamanya gerakan pendirian Khilafah Nusantara, seperti yang dilancarkan oleh ormas HTI. Kemudian direspons sangat keras oleh kelompok nasionalis dan telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik tersebut, sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara."

Kedua, lanjut Kiki, para purnawirawan sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Ketiga, kami mengharapkan agar tindakan tegas serupa dapat pula diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan penyandang paham radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya," terang dia.

Para purnawiran itu menyadari penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar tindakan pembubaran diikuti dengan langkah strategis, seperti tindakan deradikalisasi secara masif, terencana dan sistematis.

"Langkah itu menitikberatkan pada upaya pembangunan karakter bagi seluruh anak bangsa sejak usia dini, secara bertahap, dan berkesinambungan," tutupnya.

0 komentar

Posting Komentar