HUT PGRI jadi Momentum Kesejahteraan Guru Tidak Tetap di Mataram

Selamat Hari Guru

Upacara Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-72 dijadikan momentum Pemkot Mataram untuk peningkatan kesejahteraan guru.

“Untuk kesejahteraan guru, kami memberikan prioritas sesuai kemampuan daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Sabtu (25/11).

Eko yang ditemui di sela kegiatan upacara Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-72 mengatakan, salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru, mulai Januari 2018, ratusan guru tidak tetap (GTT) akan terakomodasi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Premi BPJS bagi GTT dibayarkan pemerintah kota sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kota terhadap pengabdian para guru,” katanya.

Karenanya, diharapkan GTT dapat terus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menguatkan pendidikan karakter bangsa yang cerdas, kompetitif dan bermartabat.

“Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya serta mencerdaskan bangsa sesuai tujuan pemerintah,” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom menambahkan, jika dibandingkan dengan daerah lain, kesejateraan GTT di Mataram lebih baik.

Meskipun, diakuinya bahwa gaji GTT yang diterima setiap bulan masih jauh dari upah minimum kota (UMK), karena GTT dibayar sesuai dengan jam mengajar.

“Gaji GTT dihitung dari jumlah jam mengajar, sehingga jumlahnya tidak sampai setara UMK. Tapi kesejahteran GTT tetap kita perhatikan,” ujar Sudenom.

Menurutnya, jumlah GTT di Kota Mataram mencapai ratusan sebab hingga saat ini Kota Mataram masih kekurangan guru terutama guru kelas untuk sekolah dasar (SD).

Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangan tersebut pihak sekolah mengangkat GTT, yang proses rekrutmenya sepenuhnya diberikan kepada kepala sekolah.

Dikatakan, untuk memenuhi kekurangan guru kelas untuk SD itu, pihaknya hampir setiap tahun mengajukan ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM untuk pengangkatan formasi guru kelas SD.

“Tapi sampai saat ini belum bisa terpenuhi, karena masih adanya moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) secara nasional,” katanya menambahkan.

0 komentar

Posting Komentar