Polda NTB akan Koordinasi dengan Dewan Pers Terkait Kasus Penghinaan Maulana Syeikh

Kristiaji

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, akan berkoordinasi dengan Dewan Pers, terkait penyelidikan kasus dugaan penghinaan terhadap Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH Zainuddin Abdul Majid.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Kristiaji di Mataram, Jumat (24/11), mengatakan koordinasi dengan Dewan Pers ini untuk mendapat keterangan soal dugaan penghinaan yang disampaikan melalui pemberitaan.

“Karena ini disampaikan lewat pemberitaan, tentu kita akan berbicara dulu dengan Dewan Pers,” kata Kombes Pol Kristiaji.

Karena itu, katanya, selain meminta keterangan dari para saksi, baik pihak pelapor maupun terlapor, H Hamja yang merupakan salah satu anggota DPRD NTB, dari fraksi Gerindra, Kristiaji menilai keterangan dari Dewan Pers ini menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Setelah mendapatkan keterangan dari Dewan Pers, pihaknya berencana akan meminta keterangan dari media massa yang mengutip pernyataan terlapor yang dinilai sudah merendahkan martabat Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

“Kita periksa semua nanti, wartawannya pemred-nya (pemimpin redaksi), kenapa beritanya bisa lolos, karena ini menyangkut harga diri orang. Apakah ada hal-hal yang dicemarkan,” ucapnya.

Begitu juga dengan pihak pelapor, Polda NTB akan meminta keterangannya terkait upaya penyelesaian persoalan ini sebelum dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian.

“Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pelapor, apakah sudah ada somasi dulu, atau tuntutan permintaan maaf secara terbuka,” ujarnya.

Pelapor dalam kasus dugaan penghinaan ini mengatasnamakan Tim Pembela Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

Dalam laporannya, pelapor menduga terlapor telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Penghinaan, serta Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomod 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dugaan pelanggaran itu sesuai dengan pernyataan terlapor yang terbit di media cetak dan media online basis NTB, yang substansinya mengandung unsur penghinaan dengan meremehkan dan atau merendahkan martabat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama.

0 komentar

Posting Komentar