Identifikasi Pelaksanaan Kode Etik Kehumasan Pada Situs KPU

IDENTIFIKASI PELAKSANAAN KODE ETIK KEHUMASAN PADA SITUS KPU
Humaedi Suhada (L1B016032)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Universitas Matarama
hadacircle@gmail.com
Pendahuluan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga yang aktif dan secara masif menggunakan media siber sebagai media hubungan masyarakatnya. Praktik seperti ini kita kenal sebagai Cyber Public Relations. Media yang digunakan ialah website www.kpu.go.id, di dalamnya dimuat berbagai macam informasi yang sebelumnya tentu telah diolah oleh tim Humas sebelum dipublikasikan secara online.
Kode Etik Praktisi Humas (APPRI)
a. Pasal 1 Norma-norma Perilaku Profesional
Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi anggota media komunikasi serta masyarakat luas.
b. Pasal 2 Penyebarluasan Informasi
Seorang angota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi.
c. Pasal 3  Media Komunikasi
Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi.
d. Pasal 4 Kepentingan yang Tersembunyi
Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apa pun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik.




e. Pasal 5 Informasi Rahasia
Seorang anggota (kecuali bila diperintahkan oleh aparat hokum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi, dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan.
f. Pasal 6 Pertentangan Kepentingan
Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait.
g. Pasal 7 Sumber-sumber Pembayaran
Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut, dari sumber manapun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya.
h. Pasal 8 Memberitahukan Kepentingan Keuangan
Seorang anggota, yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut.
i. Pasal 9 Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja
Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien, berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan.
j. Pasal 10 Menumpang Tindih Pekerjaan Anggota Lain
Seorang anggota yang mencari pekerjaan baru atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut (sebagian atau seluruh pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi anggota mengiklankan jasa-jasanya secara umum).

k. Pasal 11 Imbalan kepada Karyawan Kantor-kantor Umum
Imbalan anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya (atau kepentingan klien), kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
l. Pasal 12 Mengkaryakan Anggota Parlemen
Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan atau pelaksana, akan membertahukan kepada Ketua Asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua Asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Seorang anggota Asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota Parlemen wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap, kepada Ketua, semua keterangan apa pun mengenai dirinya.
m. Pasal 13 Mencemarkan Anggota-anggota Lain
Seorang anggota tidak akan dengan itikad buruk mencemarkan nama atau praktik professional anggota lain.
n. Pasal 14 Instruksi/Perintah Pihak Lain
Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode etik ini.
o. Pasal 15 Nama Baik Profesi
Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik Asosiasi, atau profesi Public Relations.
p. Pasal 16 Menjunjung Tinggi Kode Etik
Seorang anggota wajib menjunjung tinggi Kode Etik ini, dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi Kode Etik, serta dalam melaksnakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang  anggota, mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang anggota lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kode etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Asosiasi. Semua anggota wajib mendukung Asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan kode etik ini, dan Asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksanakan kode etik ini.

q. Pasal 17 Profesi Lain
Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai Kode Etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan Kode Etik tersebut.
Kesimpulan
Setelah mengkaitkan dan menelaah secara betul antara kode etik humas yang diterbitkan oleh APPRI dengan konten yang dapat diamati dari situs KPU, maka penulis menyimpulkan bahwa setidaknya KPU telah dengan baik menciptakan konten yang sesuai dengan kode etik humas, setidak-tidaknya setelah mencocokkan tiga pasal dari kode etik humas APPRI dengan konten-konten di kpu.go.id, di antaranya:
1. Pasal 1 tentang Norma Perilaku Professional, dalam hal ini KPU mempublikasi materi tulisan maupun konten audio-visual tanpa mengakibatkan prasaan bahwa salah satu pihak lebih ditonjolkan daripada pihak lainnya (berimbang), contohnya dalam layout materi grafis daftar partai politik peserta pemilu.
2. Pasal 2 tentang Penyebarluasan Informasi, dalam hal ini Setiap publikasi KPU selalu disertai data yang valid
3. Pasal 7 tentang Sumber-sumber pembayaran, dalam hal ini KPU menyediakan akses terkait perhitungan-perhitungan biaya, contohnya terkait pemilu sentak 2019 (https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/954)
Referensi
Anonymous. “Kode Etik Public Relations – Nasional – Internasional”. 4 September 2017. https://pakarkomunikasi.com/kode-etik-public-relations di unduh pada 1 Oktober 2018 Pukul 19.22 WITA

Cyber Public Relations

0 komentar

Posting Komentar